TIMES MANADO, JAKARTA – Sebagai bagian dari kajian strategis tata kelola keuangan negara dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Badan Pengkajian MPR RI melalui Kelompok IV menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Sistem Keuangan Negara, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial'.

FGD ini dipimpin Anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PKB, KH. Maman Imanul Haq, M.M, serta menghadirkan sejumlah pakar, di antaranya Dr. Erwin Permana, Prof. Dr. Drs. Edi Slamet Irianto, Henry Hutagaol, S.H., LL.M, dan Prof. Dr. Dra. Haula Rosdiana, M.Si., CiRR.

Pajak, Demokrasi, dan Kesejahteraan Rakyat

KH. Maman Imanul Haq menegaskan bahwa tema diskusi ini relevan dengan kondisi aktual, khususnya peran pajak dalam memperkuat demokrasi sekaligus menopang perekonomian nasional. Menurutnya, pajak bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan simbol hubungan negara dengan warganya.

“Kalau bicara pajak, maka bicara ekonomi negara, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Tujuan bernegara adalah menghadirkan kemakmuran seluas-luasnya bagi rakyat,” ungkap Maman di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025).

Dalam forum tersebut, Prof. Edi Slamet Irianto menyoroti defisit APBN 2024 yang masih besar meski nilai ekspor komoditas strategis seperti CPO, batubara, dan nikel mencapai ribuan triliun rupiah. Ia menilai rendahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipengaruhi skema royalti kecil serta praktik penyimpanan hasil pengelolaan SDA di luar negeri.

Ia mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Penerimaan Negara agar perpajakan dan PNBP lebih fokus, sementara Kementerian Keuangan tetap menjalankan fungsi bendahara negara.

Dr. Erwin Permana menilai peraturan perundangan masih bermasalah, terutama pada aspek perumusan dan penerjemahan. Menurut hasil kajiannya, proses perubahan UUD 1945 belum sepenuhnya memperhatikan aspirasi masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi atau korporasi.

Henry Hutagaol menyoroti perdebatan antara pendekatan originalism dan living constitution. Ia mencontohkan alokasi anggaran pendidikan 20 persen dalam UUD yang dalam praktiknya diterjemahkan ke berbagai pos belanja.

Ia juga menyinggung kerancuan batasan keuangan negara, termasuk peran APBN, APBD, BUMN, BI, hingga OJK. “Kadang BUMN ngaku negara kalau minta monopoli, tapi begitu menetapkan tarif, dia ngaku swasta. Begitu kolaps, balik lagi minta ditopang negara,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Haula Rosdiana menekankan urgensi reformasi perpajakan di tengah kondisi global yang rapuh. Ia mengkritisi kebijakan pajak yang sering menimbulkan kegaduhan, seperti pajak barang dan jasa tertentu.

Ia menilai, solusi ideal adalah penyederhanaan instrumen pajak dengan mengintegrasikan pungutan yang sudah ada. Menurutnya, akar masalah perpajakan Indonesia adalah krisis kepercayaan (trust). “Kalau tidak ada trust, orang tidak akan patuh bayar pajak,” tegasnya.

Tiga Catatan Penting Reformasi Keuangan Negara

Dari hasil FGD, KH. Maman Imanul Haq merangkum tiga catatan penting reformasi keuangan negara, yaitu:

1. Perumusan ulang undang-undang perpajakan agar lebih tepat sasaran dan menjadi landasan kuat dalam tata kelola keuangan negara.

2. Penataan otoritas pemungut pajak agar lebih sederhana dan jelas, sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

3. Optimalisasi penerimaan negara dari sumber daya alam strategis seperti nikel, batubara, dan kelapa sawit yang diyakini mampu memberi pemasukan signifikan bagi negara.

“Semua masukan ini akan kami bawa ke rapat pimpinan MPR untuk dirumuskan menjadi rekomendasi resmi. Target besar kita adalah Indonesia Emas 2045, dan pembenahan pengelolaan keuangan negara menjadi langkah awal penting menuju ke sana,” pungkas Maman. (*)