TIMES MANADO, JAKARTA – Perum Bulog menegaskan komitmen menyerap gabah petani secara maksimal guna menjaga ketersediaan stok beras nasional, melindungi kesejahteraan petani, serta memastikan tercapainya ketahanan dan swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia.

"Kami menjalankan penugasan ini secara optimal sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah sekaligus perlindungan nyata bagi petani Indonesia," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Melalui mandat yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana tertuang dalam surat nomor 257/TS.03.03/K/9/2025 tanggal 18 September 2025, Perum Bulog kembali ditugaskan melaksanakan penugasan pengadaan gabah dan beras pada Semester II Tahun 2025.

Prihasto mengatakan pada bulan September hingga Desember merupakan masa panen gadu. Sehingga pihaknya memanfaatkan momen tersebut, sekaligus sebagai bentuk komitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menyerap gabah kering panen (GKP) dengan harga beli Rp6.500 per kilogram.

Dikatakan penyerapan dilakukan baik melalui mekanisme cadangan beras pemerintah (CBP) maupun secara komersial.

Langkah itu tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan cadangan beras nasional, tetapi juga memastikan harga gabah di tingkat petani tetap stabil dan menguntungkan.

"Gabah yang diserap oleh Bulog adalah gabah yang telah memasuki usia panen, sehingga kualitas tetap terjaga dan petani memperoleh kepastian pasar," tegasnya.

Lebih lanjut Prihasto menuturkan pelaksanaan serap gabah akan dilakukan di berbagai sentra produksi padi di seluruh Indonesia.

Dalam setiap tahapan, Perum Bulog menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola yang baik (good governance) guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bulog akan membeli GKP dari petani langsung, di saat harga di tingkat petani sama dan atau kurang dari Rp6.500 per kilogram,” tuturnya.

Dengan penugasan ini, tambah Prihasto, Perum Bulog kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. (*)