TIMES MANADO, MALANG – Pemkab Malang telah mencapai prestasi yang membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya berturut-turut. Hal ini diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur pada penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.

Opini WTP menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang telah memenuhi standar dalam penyajian laporan keuangannya, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kinerja yang konsisten dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2023 dilakukan di kantor BPK Provinsi Jawa Timur. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, menyerahkan LHP kepada Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., serta Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi S.Sos.

Hadir juga dalam acara tersebut Anggota V BPK RI, Pj. Gubernur Jawa Timur, dan 36 pemerintah daerah lain di Jawa Timur yang juga meraih Opini WTP.

Bupati Malang menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. Sanusi menyebutnya sebagai penilaian objektif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

Namun, ia juga menekankan bahwa Opini WTP bukan jaminan bahwa laporan keuangan sudah bebas dari kecurangan atau fraud. Meskipun demikian, prestasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah. Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "kewajaran" penyajian laporan keuangan.

Meskipun begitu, perlu diingat bahwa opini tersebut tidak menjamin ketiadaan kecurangan atau tindakan yang tidak patut dalam penyajian laporan keuangan.

Selain penyerahan LHP, pada hari yang sama juga dilakukan peresmian Plaza BPK Jatim oleh Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V. Acara tersebut dihadiri oleh 37 Kepala Daerah di Jawa Timur serta dimeriahkan dengan pameran makanan dan minuman dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Peresmian Plaza BPK Jatim menjadi momen yang penting bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, pencapaian Opini WTP oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk ke-10 kalinya berturut-turut adalah prestasi yang membanggakan. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan transparan, serta menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia.

Meskipun demikian, Sanusi menyebutkan bahwasannya tetap diperlukan upaya untuk terus meningkatkan sistem pengelolaan keuangan di jajaran Pemkab Malang agar lebih efisien dan terhindar dari risiko kecurangan. "Kedepannya semoga catatan yang harus diperbaiki, tahun depan harus bisa dilaksanakan dengan baik,” pubgkas Bupati Malang. (*)